TAHAPAN DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

 1.        Pendahuluan

1.1    Deskripsi Singkat

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Ini sangat penting untuk dijadikan pedoman kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kebijakan publik secara umum dimulai dari perencanaan riset evaluasi, pelaksanaan riset evaluasi dan tindak lanjut.

1.2    Relevansi

Setelah mempelajari materi pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tahapan atau proses dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Sehingga evaluasi yang dilakukan dapat dimengerti secara baik. Selain itu mahasiswa dapat menerapkan tahapan atau proses secara komprehensif dalam melakukan evaluasi kebijakan publik.

1.3    Capaian Pembelajaran

            1.3.1        Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

 Mahasiswa mampu merumuskan tahapan atau proses dalam evaluasi kebijakan publik secara runtut dan benar. Sehingga menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan/ program yang dilaksanakan di masyarakat.

1.3.2        Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1.    Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan bagaimana tahapan atau proses dalam melakukan evaluasi kebijakan publik.

2.      Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik.

1.4    Petunjuk Pembelajaran

Bacalah tiap uraian dengan teliti. Kerjakan semua tes formatif (Pilihan Ganda dan Essay).

2.        Penyajian

2.1    Tahapan Evaluasi Kebijakan Publik

Langkah-langkah atau tahapan evaluasi kebijakan publik menurut Widodo (2009:130-131) sebagaimana telah digambarkan secara teknis dapat dioperasionalisasikan ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1.      Menentukan kebijakan/ program/ proyek yang akan dievaluasi.

2.      Menetapkan kapan hasil evaluasi diperlukan.

3.      Memformulasikan tujuan dan kriteria pencapaian tujuan kebijakan.

4.      Memilih indikator-indikator pencapaian tujuan.

5.      Menyusun daftar pertanyaan pokok.

6.      Menentukan sumber data.

7.      Menetapkan metode pengumpulan data.

8.      Menetapkan metode analisis data.

9.      Menyusun laporan.

10.  Tindak lanjut.

Sedangkan tahapan riset evaluasi kebijakan tersebut, pada dasarnya menurut Widodo (2009:131-136) dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan pokok., yaitu:

1.      Perencanaan Riset Evaluasi Kebijakan

Perencanaan dalam riset evaluasi kebijakan antara lain meliputi beberapa aktivitas berikut:

a.       Menetapkan Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh suatu badan pemeritah cukup banyak macam dan jenisnya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan publik yang akan dievaluasi menjadi penting untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman, baik bagi pelaku riset (evaluators), kelompok sasaran (target groups), lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan riset evaluasi kebijakan.

b.      Menetapkan Kapan Hasil Riset Evaluasi Diperlukan

Batasan waktu diserahkan hasil riset harus menjadi faktor penting, baik bagi pelaku riset maupun bagi lembaga atau pihak yang membutuhkan riset. Bagi pelaku riset, batasan waktu dapat digunakan untuk menyusun jadwal kegiatan riset yang akan dilakukan. Bila tidak ada batasan waktu, pelaku riset sangat mungkin menyelesaikan riset lebih awal atau terlambat ketika hasil riset diminta atau diperlukan. Jika lebih awal, hasil riset bisa jadi bias karena masih terdapat durasi waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan atau perkembangan dari pelaksanaan suatu kebijakan program. Demikan pula jika riset diserahkan terlambat maka hasil riset akan mubazir (kurang bermanfaat). Bagi pihak yang memerlukan hasil riset, terutama untuk membuat suatu kebijakan program, hasil riset yang diserahkan lebih awal sangat mungkin kurang tepat digunakan sebagai masukan untuk membuat kebijakan publik karena masih ada peluang terjadinya perubahan. Demikian pula kalau terlambat, hasil riset tadi tidak digunakan oleh mereka yang membuat kebijakan publik. Kebijakan publik telah dibuat, tetapi hasil riset baru diserahkan.

c.       Menemukan dan memformulasikan Tujuan Kebijakan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan evaluasi kebijakan publi adalah menenukan derajat mana suatu kebijakan program yang dibiayai oleh publik tujuannya telah dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku riset kebijakan adalah menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan publik yang akan dievaluasi. Oleh karena suatu kebijakan program bisa jadi memiliki banyak tujuan, maka menjadi sulit untuk mengidentifikasi tujuan dan kriteria yang dibuat dalam suatu kebijakan program. Bisa jadi, masih belum terjadi kesepakatan di sekitar apa yang menjadi tujuan kebijakan. Seringkali hanya sedikit yang menyetujui dari suatu tujuan yang relatif penting. Bahkan, apa yang menjadi tujuan kebijakan program tadi bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, suatu tujuan program bisa jadi sulit didefinisikan dengan jelas, akibatnya sulit pula menentukan kriteria pencapaian tujuan.

d.      Menetapkan Indikator Pencapaian Tujuan Kebijakan

Tujuan yang telah diformulasikan dan dipilih untuk dievaluasi selanjutnya diukur dengan suatu pencapaian tujuan. Pertanyaan yang dapat membantu dalam menentukan indikator pencapaian tujuan adalah kapan dan bilamanakah suatu tujuan kebijakan program dikatakan tercapai? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dijadikan sebagai indikator pencapaian tujuan kebijakan.

e.       Menyusun Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data perlu dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin. Valid tidaknya data yang dikumpulkan merupakan salah satu faktor penentu ketepatan dalam menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Desain instrument penelitian harus dirancang sedemikian rupa agar mengarah pada pencerminan pencapaian tujuan kebijakan utama. Penyusunan instrument penelitian (terutama dalam bentuk angket) harus mendasarkan diri pada indikator-idikator pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

f.       Menetapkan Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Banyak pihak/lembaga yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Hampir setiap orang/lembaga dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam riset. Akan tetapi, dari data dan informasi yang diberikan oleh sumber data dan informasi tadi belum tentu valid, reliable,dan accountable. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan sumber data dan informasi menjadi salah satu jaminan data dan informasi yang diperlukan valid dan reliable serta dapat dipertanggungjawabkan (accountable) kebenarannya.

Dalam riset evaluasi kebijakan publik, sumber sekaligus sebagai teknik pengumpulan data dan informasi menurut Weiss dalam Widodo (2009:134) dapat diperloleh melalui: interviews; questionnaires; observation; rating (by press, staff, experts); psychometric tests of attitudes, values, personality, preferences, norms, beliefs; institutional records; government statistics; test of information, interpretation, skills, application of knowledge; projective tests; situational tests presenting the responden with simulated life situations; diary evidence; clinical examinations; financial records; dan documents (minute of board meeting, newspaper accounts of policy actions, transcripts of trials).

2.      Pelaksanaan Riset Evaluasi Kebijakan

Aktivitas pelaksanaan riset evaluasi kebijakan sama halnya ketika kita melakukan riset ilmiah lainnya. Aktivitasnya berupa:

a.       Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data (data collecting) yang digunakan dalam riset evaluasi kebijakan publik dapat menggunakan teknik interview, questionnaire, documentation, dan observation. Penggunaan teknik ini sangat tergantung kepada macam dan jenis data yang akan dikumpulkan.

b.      Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan langkah selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data. Untuk mengolah data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap editing, data yang telah dikumpulkan dari lapangan dilakukan pemilahan, pengelompokan, atau pengkategorian sesuai dengan jenisnya.

2)  Tahap coding, adalah tahap pemberian kode tertentu atas data yang telah diedit (dipilih, dikelompokkan, pengkategorian).

3)  Tahap tabulating, adalah tahap data yang telah diberi kode tertentu tadi disusun dan dikumpulkan jadi satu sesuai dengan jenisnya ke dalam tabel tabulasi.

c.       Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik “deskriptif evaluatif” yaitu suatu teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang telah diolah dan mendiskusikan serta mengevaluasi secara tajam dan detail sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas data yang diolah tadi. Teknik analisis deskriptif evaluatif ini identik dengan teknik yang digunakan dalam analisis kebijakan.

Analisis kebijakan juga menaruh perhatian yang sama dengan riset evaluasi. Riset evaluasi dan analisis kebijakan adalah identik. Namun sebenarnya riset evaluasi hanyalah salah satu dari teknik analisis yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan. Analisis kebijakan mencakup aplikasi setiap metodologi yang sistematik untuk memecahkan masalah publik. Sementara itu, riset evaluasi adalah bagian dari analisis kebijakan karena riset evaluasi juga menerapkan metode statistik untuk masalah publik. Cost benefit analysis, linear programming juga merupakan bagian dari analisis kebijakan. Teknik analisis lain yang digunakan adalah teori keputusan, game theory, quenning model, teori matematika tentang probabilitas. Teknik probabilitas ini menunjukkan bagaimanaa cara membuat keputusan dalam suasana yang tidak menentu pada masa mendatang, informasi sedikit dan perilaku manusia sulit diramalkan.

Desain analisis dapat menggunakan teknik experimental design mencakup teknik before and after, quasi experimental design, time series, dan sebagainya. Di samping itu, dapat pula digunakan no experimental designs yang mencakup one project before and after, after only, after only with comparison group, dan comparative evaluation of programs. Masing-masing desain analisis perlu waktu tersendiri untuk melakukan pembahasan.

d.      Penyusunan laporan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, lanngkah selanjutnya menyusun draft laporan hasil riset evaluasi. Susunan laporan riset evaluasi kebijakan harus mengikuti format dan norma-norma yang ditetapkan dalam laporan riset evaluasi kebijakan publik. Dalam laporan riset evaluasi ini setidaknya harus memuat temuan data, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan.

3.      Tindak Lanjut

Draf laporan riset evaluasi kebijakan sebelum diserahkan ke pihak yang berkepentingan perlu dilakukan seminar terlebih dahulu. Hasil seminar digunakan untuk menyempurnakan draf laporan riset evaluasi untuk menjadi laporan akhir. Laporan akhir riset evaluasi kebijakan kemudian diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti, terutama untuk membuat keputusan tentang nasib dari kebijakan publik yang dievaluasi (the future of public policy). Alternatif nasib kebijakan tadi sebagaimana telah disebutkan antara lain meliputi:

1. Kebijakan/ program/ proyek perlu diteruskan.
2. Kebijakan/ program/ proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan.
3. Kebijakan/ program/ proyek perlu direplikasikan di tempat lain atau memperluas berlakunya proyek, dan
4. Kebijakan/ program/ proyek harus dihentikan.

Edward A. Schuman dalam Winarno (2008:169) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan menggunakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
2. Analisis terhadap masalah,
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Ada tiga jenis tahapan evaluasi sebagaimana dijelaskan Dunn (1994) dalam Subarsono (2009:124-125), yakni:

1.      Evaluasi semu;

Evaluasi semu (pseudo evaluatiaon) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (self evident) atau tidak kontroversial.

Dalam evaluasi semu analis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat (dalam Mulyadi, 2016:102).

2.      Evaluasi formal;

Evaluasi formal adalah (formal evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

Dalam evaluasi formal analis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk menghasilkan informasi yang valid dan data dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspesifikkan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi (Mulyadi, 2016:102-103).

Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan lebih lanjut, yakni menurut Plumbo dalam Parsons (2006:549-553) dalam Mulyadi (2016:103-104) menjelaskan ada dua jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif pada fase implementasi kebijakan dan evaluasi sumatif pada fase dampak kebijakan, yaitu

a.       Evaluasi formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/ program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang seberapa jauh program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Evaluasi formatif memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman (1993:163) dalam Mulyadi (2016:103) mendeskripsikan model evaluasi pada tiga persoalan, yaitu sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat, apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak dan sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program.

b.      Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif (summative), yakni berusaha mengukur bagaimana kebijakan/ program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Dalam fase pasca implementasi, evaluasi sumatif dimaksudkan untuk memperkirakan efek dari intervensi. Ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif; membandingkan, misalnya sebelum dan sesudah; membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol); membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi; atau membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari suatu negara mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama. Evaluasi ini berusaha membuktikan bahwa kebijakan tertentu akan menimbulkan dampak tertentu.

Selain evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi formal dalam Mulyadi (2016:104-105) dapat juga meliputi Evaluasi Perkembangan, Evaluasi Proses Retrospektif, Evaluasi Eksperimental, Evaluasi Hasil Retrospektif sebagai berikut:

a.     Evaluasi Perkembangan

Dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan kegiatan/ aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan yang meliputi beberapa ukuran pengontrolan langsung terhadap aksi-aksi kebijakan, telah digunakan secara luas untuk berbagai situasi di sektor-sektor publik dan swasta. Evaluasi perkembangan karena bersifat formatif dan meliputi kontrol secara langsung, dapat digunakan untuk mengadaptasi secara langsung pengalaman baru yang diperoleh melalui manipulasi secara sistematis terhadap variabel masukan dan proses.

b.      Evaluasi Proses Retrospektif

Evaluasi proses retrospektif yang meliputi pemantauan/ evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Varian ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh. Evaluasi ini tidak memperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan atau proses.

c.       Evaluasi Eksperimental

Varian evaluasi eksperimental adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Evaluasi eksperimental yang ideal secara umum merupakan faktor “eksperimental ilmiah yang terkontrol”, dimana semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dikontrol, dipertahankan konstan, atau diperlakukan sebagai hipotesis tandingan yang masuk akal.

d.      Evaluasi Hasil Retrospektif

Evaluasi hasil retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.

3.        Evaluasi proses keputusan teoretis.

Sedangkan evaluasi proses keputusan teoritis (decision theoretic evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi proses keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholder.

Menurut Mulyadi (2016:105-106) salah satu tujuan utama dari evaluasi teoritis keputusan adalah untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi kebijakan teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal mupun secara tersembunyi merupakan aturan yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program. Dan bentuk utama dari evaluasi teoritis keputusan adalah penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut, keduanya berusaha menghubungkan informasi mengenai hasil kebijakan dengan nilai dari berbagai pelaku kebijakan.

Tabel 4.1

Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Metodologi
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	1.   Eksprimentasi social 2.   Akuntansi sistem  sosial 3.   Pemeriksaan sosial 4.   Sintesis sosial dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program kebijakan.	Tujuan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	1.   Evaluasi perkembangan 2.   Evaluasi Eksprimental 3.   Evaluasi proses restropektif 4.   Evaluasi hasil           restropektif
Evaluasi keputusan tepritis	Menggunaka metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpecaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang secara formal diumumkan atau didiamkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	1.   Penilain tentang dapat tidaknya dievaluasi 2.   Analisis unitilitas multivariat

Sumber: Dunn (1994:407) dalam Subarsono (2009:125)

Apabila kita analisis berdasarkan teori evaluasi William Dunn di atas, maka dilihat dari tingkat kevaliditasannya, antara evaluasi semu, formal dan evaluasi keputusan teoritis, semakin ke bawah (ke evaluasi keputusan teoritis), semakin valid hasil evaluasi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan beberapa faktor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Mulyadi, 2016:107).

Tabel 4.2

Faktor-faktor Pembanding dalam teori evaluasi William Dunn

Faktor	Evaluasi Semu	Evaluasi Formal	Evaluasi Keputusan Teoritis
Asumsi	Ukuran penilaian sudah pasti dan tidak kontroversial	Ukuran ppenilaian berdasarkan tujuan  dan target kebijakan yang telah ditetapkan	Ukuran penilaian dari pendapat para pelaku kebijakan
Sumber informasi	Hasil di lapangan (kuesioner)	Hasil di lapangan Dokumen-dokumen kebijakan dan undang-undang	Hasil di lapangan Persepsi
Kriteria	-	Efisiensi Efektivitas	Berdasarkan pelaku dan evaluator
Waktu evaluasi	Akhir Kebijakan	Proses dan akhir kebijakan	Proses dan akhir kebijakan

Sumber: Mulyadi (2016:107)

3.        Penutup

3.1    Rangkuman

Tahapan riset evaluasi kebijakan dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan pokok, yaitu:

1.     Perencanaan Riset Evaluasi Kebijakan

a.       Menetapkan Kebijakan Publik

b.      Menetapkan Kapan Hasil Riset Evaluasi Diperlukan

c.       Menemukan dan memformulasikan Tujuan Kebijakan

d.      Menetapkan Indikator Pencapaian Tujuan Kebijakan

e.       Menyusun Instrumen Penelitian

f.       Menetapkan Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

2.     Pelaksanaan Riset Evaluasi Kebijakan

a.       Pengumpulan data

b.      Pengolahan data

c.       Analisis data

d.      Penyusunan laporan

3.     Tindak Lanjut

Ada tiga jenis tahapan menurut Dunn yaitu:

1.      Evaluasi Semu

2.      Evaluasi Formal

a.       Evaluasi Formatif

c.       Evaluasi Sumatif

Selain evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi formal menurut Mulyadi meliputi Evaluasi Perkembangan, Evaluasi Proses Retrospektif, Evaluasi Eksperimental, dan Evaluasi Hasil Retrospektif.

3.      Evaluasi Proses Keputusan Teoritis.

3.2  Tes Formatif

A.    Pilihan Ganda

Pilhlah satu jawaban yang paling tepat!

1.  Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat, disebut…

      a.       Evaluasi Formatif

      b.      Evaluasi Sumatif

      c.       Evaluasi Semu

      d.      Evaluasi Keputusan Teoritis

2. Pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi, disebut…

      a.       Evaluasi Proses Retrospektif

      b.      Evaluasi Hasil Retrospektif

      c.       Evaluasi Eksperimental

      d.      Evaluasi Perkembangan

3.  Di bawah ini adalah yang termasuk aktivitas-aktivitas dalam perencanaan riset evaluasi kebijakan, kecuali…

      a.       Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan

      b.      Menetapkan sumber dan teknik pengumpulan data

      c.       Proses pengumpulan data

      d.      Menyusun instrumen penelitian

4.  Pendekatan yang dilakukan ketika kebijakan/ program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang seberapa jauh program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi, disebut…

a.   Evaluasi Formatif

b.   Evaluasi Sumatif

c.   Evaluasi Semu

d.   Evaluasi Keputusan Teoritis

5.   Evaluasi yang cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh, disebut…

a.   Evaluasi Proses Retrospektif

b.   Evaluasi Hasil Retrospektif

c.   Evaluasi Eksperimental

d.   Evaluasi Perkembangan

6. Teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang telah diolah dan mendiskusikan serta mengevaluasi secara tajam dan detail sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas data yang diolah tadi, disebut...

       a.       Asosiatif evaluatif

       b.      Deskriptif evaluatif

       c.       Kualitatif evaluatif

      d.      Kuantitatif evaluatif

7.    Pendekatan yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan/ program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya, disebut…

a.   Evaluasi Formatif

b.   Evaluasi Sumatif

c.   Evaluasi Semu

d.   Evaluasi Keputusan Teoritis

8.    Tahap editing, tahap koding, dan tahap tabulating termasuk dalam proses…

      a.       Penyusunan instrument penelitian

      b.      Pengumpulan data

      c.       Pengolahan data

      d.      Analisis data

9.  Evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan, disebut…

      a.       Evaluasi Proses RetrospektiF

      b.      Evaluasi Hasil Retrospektif

      c.       Evaluasi Eksperimental

      d.      Evaluasi Perkembangan

10. Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan eksplisit yang diinginkan oleh berbagai stakeholders, disebut…

a.   Evaluasi Formatif

b.   Evaluasi Sumatif

c.   Evaluasi Semu

d.   Evaluasi Keputusan Teoritis

B.     Essay

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi di atas, kerjakanlah pertanyaan berikut!

1. Jelaskan perbedaan antara evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teori!
2. Jelaskan perbedaan dari Evaluasi Perkembangan, Evaluasi Proses Retrospektif, Evaluasi Eksperimental, dan Evaluasi Hasil Retrospektif!

 Daftar Pustaka

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Buki untuk Pelayanan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Media Pressindo. Jakarta.